Jakarta vs Jokowi

Sejak terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau yang sering disapa dengan Jokowi ini mejadi sosok yang sangat tenar di mata warga masyarakat DKI khususnya. Bahkan diluar Jakarta pun sosok Jokowi juga tidak kalah tenar dengan artis-artis ibukota papan atas.

Setiap aktivitas Jokowi selalu diikuti dan diliput oleh media. Media juga yang turut memberikan sumbangsih yang "mengangkat" maupun "mengkritisi" kebijakan-kebijakan Jokowi.

Sebagai contoh beberapa bulan terakhir ini ada beberapa pasien pemegang KJS atau Kartu Jakarta Sehat yang ditolak oleh Rumah Sakit dengan beberapa alasan yang berujung pada meninggalnya pasien tersebut. 

Pasien pemegang KJS meninggal karena ditolak RS itu adalah Fakta yang tidak terbantahkan. Namun mengapa ditolak oleh RS, harus dicermati dengan seksama. Jangan sampai kita hanya melihat dari satu sisi saja. Kalau selama ini kita hanya melihat dari sisi pasien yang meninggal (Korban), maka sekarang perlu kita perluas pandangan kita ke sisi Rumah Sakit dan Pemerintah. Begitu juga sebaliknya, kalau kita sebelumnya hanya melihat dari sisi Rumah Sakit atau Pemerintah, maka sekarang harus melihat dari sisi pasien juga. Supaya penilaiannya menjadi lebih obyektif.

Beberapa RS menyatakan bahwa tagihan pasien GAKIN (program pemerintah sebelumnya) ada yang belum terbayarkan, ada juga tagihan pemda DKI yang belum terselesaikan.

Dari sisi Pemerintah Daerah, Dana APBD belum masuk ke rekening Pemda.

Dari sisi pasien, ada yang cuma kena Flu / Batuk / Pilek atau demam kurang dari 72 jam sudah ke Rumah Sakit bahkan minta di rawat inap.

Kita semua harus belajar untuk menjadi pribadi yang "pintar", jangan hanya karena demam sedikit trus minta di rawat inap. jangan karena batuk/pilek trus harus ke RS.

Pemerintahan Jokowi diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan "tagihan-tagihan" yang belum terselesaikan. mungkin beban pemerintahan sebelumnya juga masih ada didalamnya, tapi tetap harus diselesaikan. Supaya pihak RS mungkin dapat mengembangkan fasilitas RS seperti keingian Pemprov DKI.

Terlepas dari semua itu diatas, ada poin yang harus diapresiasikan kepada Gubernur kita Bapak Joko Widodo.

Pak Jokowi "mau melakukan sesuatu", supaya warga jakata sehat.

Tidak sedikit oknum/pihak yang menyalahkan Kartu Jakarta Sehat sebagai penyebab meninggalnya pasien karena ditolak RS. Tapi apakah pihak-pihak atau oknum-oknum yang menyalahkan KJS ini pernah berpikir bahwa "Pak Jokowi" bekerja ekstra untuk merealisasikan KJS ini ? 

Kendala dari KJS ini akan diketahui setelah dilaksanakan. Apa kendala dan hambatan dilapangan yang akan terjadi di lapangan pasti akan ditinjau kembali untuk diperbaiki oleh Tim Pak Jokowi. 

Menurut saya, ini lebih realistis dari pada duduk manis tanpa melakukan apa-apa.

Begitu juga halnya dengan Penetapan Plat Kendaraan Ganjil Genap pada bulan Juni mendatang.

Ini adalah bentuk usaha dari Pemprov DKI untuk mengurai kemacetan. Daripada hanya duduk dan merencanakan, konsultasi, rapat, studi banding yang menghabiskan Uang Rakyat.

Intinya saya melihat bahwa ada usaha dari Pemerintahan Pak Jokowi untuk "merubah" Jakarta menjadi lebih baik.

Jakarta, 11 Maret 2013.

Amatus V. Sabubun